GARUT, KABARGARUT,-
Hal mendasar paling penting dalam pembangunan adalah sikap terbuka seluruh komponen masyarakat dan sikap konstruktif dalam memandang sebuah perubahan. Keduanya dibutuhkan untuk menjamin kepastian, kenyamanan dan kondusifitas bagi seluruh pihak yang memiliki tujuan untuk turut serta membangun wilayah Jawa Barat Bagian Selatan. Demikian menurut Bupati Garut H. Aceng HM Fikri,S.Ag saat memberikan sambutan pada pembukaan Jabar Summit II Tahun 2011 di Aula Desa Purbayani Kecamatan Caringin,Kamis (27/10).
Ungkap Bupati Aceng, tanpa kedua hal tersebut, niscaya kita akan sulit mewujudkan kemajuan wilayah selatan propinsi Jawa Barat ini. Mengingat, di tengah keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah, pembangunan di daerah sangat membutuhkan dukungan dari seluruh pihak.
Dalam pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan ini, Seluruh pihak dan masing masing daerah harus melakukan upaya yang sinergis antara satu sama lainnya, hilangkan ego sektoral, kita harus melakukan perubahan secara bersama-sama, ajak Bupati.
Pada Acara diskusi Jabar Selatan Summit yang dipandu oleh Prof. Asep Warlan, antara lain Hadir sebagai pembicara, Guru Besar Unpad sekaligus sebagai staf ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Politik dan Hukum Prof. Dr. Dede Maryana, Dr.Cucu Suryaman dari Partisip For Gov.Reform Jakarta, Anggota DPD RI Prof.Muhamad Surya, Ketua Forum Garut Selatan sekaligus sekretaris Forum Jabar Selatan Prof.Gunawan Undang, Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Bappeda Propinsi Jawa Barat serta para kepala Bappeda dari Kabupaten Garut, Tasik, Ciamis, Cianjur, Sukabumi ,Ketua dan Pengurus Forjabsel, para camat dan Kades serta para tokoh masyarakat di wilayah Jawa Barat Bagian Selatan.
Menurut Prof.Dede Maryana, saat dilaksanakan sesi diskusi, mengharapkan, pasca di terbitkanya Perda No. 28 Tahun 2010 tentang pengembangan wilayah Jawa Barat Selatan, ruhnya perda tersebut harus ada, artinya ungkap Dede, keberadaan Perda itu harus implementatif lewat program-program nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat diwilayah tersebut. Tiap-tiap Kabupaten harus secara bersama bersinergi untuk menjabarkan Perda tersebut. Jadi yang paling penting dalam kesempatan Jabar Selatan Summit ini, mau di seperti apakan setelah Perda tersebut ada.
Dalam agenda pembangunan Jabar Selatan ini, pemerintah pusat dan daerah harus memberikan regulasi terhadap partisifasi publik serta sesegera mungkin membentuk lembaga pengelola dan pengembangan (LPP) Jawa Barat Bagian Selatan. Persoalan konplik yang selalu ada menyertai agenda otonomi baru harus dapat dipecahkan, lanjut Dede.
Sementara Sekjen Forum Jabar Selatan, Gunawan Undang dalam laporan Pra-Jabsel Summit II/2011 menjelaskan sejalan dengan perda No 28 tahun 2010, agenda pembangunan di wilayah Jabar bagian Selatan, meliputi pengembangan sektor agribisnis, agroindustri, industri kelautan serta pariwisata terpadu. Dengan prioritas program pembangunannya yaitu; membuat rencana tata ruang wilayah (RTRW), menyelesaikan jalan lintas Jabar Selatan (JLJS) yang menghubungkan Pelabuhan Ratu-Sindang Barang-Rancabuaya-Cipatujah-pangandaran; membangun Green Belt (Sabuk Hijau) yang terintegrasi disepanjang pantai selatan sebagi penunjang kawasan konservasi; membangun Rumah Sakit Umum (RSU) Tipe B di pameungpeuk untuk melayani jasa kesehatan bagi masyarakat di wilayah Garut selatan, Tasik Selatan dan Cianjur Selatan. (FIQ/ Humas Pemda Garut)