LIMBANGAN, KABARGARUT,-
Pemerintah pusat mengucurkan dana Program Percepatan Pembangunan Insfratruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2011, yang melalui Dinas Pertacip Kabupaten Garut, adapun besaran anggaran bagi setiap desa yakni 250 Juta yang kegiatannya di kelola oleh pihak Organisasi Masyarakat Sekitar (OMS).
Seperti yang di dapat Desa Limbangan Tengah, tahun ini mendapatkan bantuan PPIP dari pemerintah pusat dengan jumlah bantuan sebesar 250 Juta, namun sangat disayangkan dalam pelaksanaannya pihak pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa, OMS dan tim Fasilitator bekerjasama melakukan Markup harga barang yang sudah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hal tersebut diungkapkan salah satu sumber yang enggan di publikasikan, pada Kabargarut.
Dikatakannya, pemarkup itu dilakukan pada biaya tak terduga pihak Kepala Desa, OMS dan Fasilitator memarkup anggaran tersebut mencapai 30 Persen, sedangkan untuk menutupi pemrakupan anggaran biaya tak terduga ketiga unsur tersebut, terpaksa memarkup anggaran dari pengadaan barang, salah satu contoh pembelian semen di markup menjadi harga 62 ribu/sak dari harga yang sebanrnya 57 ribu. Ungkapnya.
Diakuinya, pemarkupan tersebut dari anggaran yang semstinya adalah mencapai 75 juta lebih, dengan rincian ada di sayah, “ pemarkaupan tersebut jika dihitung-hitung mencapai 75 juta lebih”.
Pemarkupan itu terlihat dari harga barang yang tidak sesuai dengan harga Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selain melakukan pemarkupan pihak OMS juga dalam pengerjaannya sudah menyalahi aturan, bahkan dalam panitia OMS juga terdapat anggota BPD yang semsetinya melakukan sosial kontrol. Ucapnya.
Pihaknya meminta, agar Insfektorat Kab. Garut, Keplosian, Kejaksaan dan pihak terkait untuk segera turun kelapangan terkait fakta yang sebenarnya.“Maka untuk membuktikannya kebenarannya, saya mohon kepada pihak yang berwajib lain halnya Inspektorat, BPK-RI, Kepoloisian dan Kejaksaan agar segera turun kelapangan untuk cek dan ricek fakta kebenarannya”, tuturnya.
Disisi lain, pihak Kades Limbangan Tengah saat di konfirmasi di ruang kerjanya, ia membatah dengan adanya pemark-upan harga barang yang sudah di RAB-kan dan pembuatan rencana tidak terduga yang sudah di rinci untuk diberikan seperti yang ada di atas, ”paparnya.
Kepala Desa seakan menantang beberapa wartawan, “saya tidak ada kepentingan dalam Program PPIP ini karena yang bertanggung jawab adalah pihak OMS, maka kalau ada kejadian seperti ini pihak OMS seharusnya yang bertanggung jawab dan harus bisa membereskannya”. (FIQ)