GARUT, KABARGARUT,-
Pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan menggunakan basis Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang lebih dikenal dengan e-KTP, di Kabupaten Garut, Jawa Barat, berjalan sebagaimana mestinya. Namun kendati demikian untuk kebutuhan pembiayaan Operasional, pihak pemerintahan kecamatan setempat hingga saat ini sama sekali belum ada kejelasan termasuk gajih untuk tenaga operator.
Hal tersebut, yang kini menjadi pertanyaan besar bagi pemerintahan kecamatan. Pasalnya setiap kali menanyakan kepada Dinas Kependudukan Catatan Cipil (Disdukcapil) Kabupaten, terkait dana operasional dan gajih untuk tenaga operator, sama sekali belum mendapatkan jawaban yang jelas.
Berdasarkan pantauan Kabar Garut, di setiap kecamatan, terlihat semangat warga ingin mendapatkan KTP yang baru. Namun banyak pula tenaga operator yang mengeluhkan belum adanya kejelasan terkait berapa gajih yang akan diterimanya selama proyek e-KTP berjalan.
Seperti yang di ungkapkan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Malangbong, Iman Sudirman. Pihaknya kerap menjadi sasaran para tenaga operator terkait masalah gajih, pihaknya juga sama sekali tidak bisa menjelaskan, pasalnya hingga proses ini berjalan Dinas Kependudukan Catatan Cipil Kabupaten sama sekali belum memberikan penjelasan. Ungkapnya.
Selain permsalahan gajih dan dana operasional, pihaknya juga mengeluhkan dengan belum ditambahnya daya listrik, padahal pada sebelumnya setiap kecamatan akan di tambahkan daya listriknya sebelum e-KTP berjalan, kenapa hingga saat ini juga belum juga ada realisasinya. Katanya.
Kurang Perlatan
Diakui Iman, di Kecamatan Malangbong jumlah wajib KTP sangat besar yakni 80 ribu lebih, sedangkan peralatan untuk pembuatan e-KTP sangatlah minim yakni diberi oleh pemerintah pusat sebanyak 2 perangkat, mestinya sangat ideal kalau dengan jumlah kuota yang lebih besar, peralatan yang lebih banyak. Kalau di beri dengan empat yunit perangkat komputer, pihaknya menjami target akan tercapai. Ungkapnya.
Dengan peralatan yang sekarang, setiap hari para pembuat KTP baru tidak bisa tertangani. Coba saja lihat begitu semangatnya warga, sampai-sampai mereka rela mengantri berjam-jam. Bahkan pelaksanaan pembuatannya dilakukan hingga malam hari.
Pihaknya, dalam pembuatan e-KTP, menerapkan sistem per desa, yaitu setiap hari kami melayani pembuatan KTP sesuai dengan jadwal desa, dan setiap hari juga pembuatan KTP kami batasi sebanyak 300 orang pembuat. Hal itu dilakukan akibat kurangnya peralatan. Ujarnya. (FIQ)