“Pekerja Seni Diyakini Bisa Selamat Dunia – Akhirat”
GARUT, KABARGARUT,-
Wakil Bupati Garut, Rd. Dicky Chandra menjelang mengakhiri masa jabatannya mengaku, tidak bisa meyakinkan Bupati agar memberikan arahan, yang tegas dan jelas dalam hal “Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah”.
Sehingga RPJMD, yang dibuat kurang dijadikan panduan utama dalam pembuatan dokumen perencanaan tahunan, berakibat pelaksanaan program tidak mengarah pada pencapaian indikator-indikator dalam RPJMD, ungkapnya dihadapan peserta rapat paripurna DPRD setempat, Selasa.
Dalam Pembahasan Pengunduran Diri Wabup Garut Masa Jabatan 2009-2014, Dicky mengingatkan padahal RPJMD perwujudan janji politik, visi-misi, yang disinkronisasikan dengan rencana pembangunan nasional.
Kelemahan pencapaian RPJMD, terutama berkaitan dengan aspek pengalokasian sumber daya, baik dalam hal pembiayaan maupun peningkatan kinerja aparatur, pembiayaan atau kebijakan penganggaran/pembiayaan belum fokus pada pencapaian RPJMD.
Sehingga terjadi inefisiensi, diperparah lemahnya pengawasan eksternal, yang tidak dapat mengukur kaitan antara pelaksanaan program tahunan dengan dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD), juga berdampak pada turunnya popularitas dan kepercayaan publik kepada pemerintah.
Kelemahan perencanaan dan pembiayaan tersebut, semakin menjauhkan usaha pencapaian tujuan pemerintahan daerah, jika terlalu sering ada jabatan dibiarkan kosong dalam waktu lama, dan ada penempatan aparatur yang kurang tepat.
Hal ini menurut Dicky Chandra, dikarenakan tidak adanya sistim atau “road map” yang jelas, berkaitan dengan kebijakan kepegawaian.
Apabila road map atau sistim kepegawaian dilindungi Perbup yang jelas, maka setidaknya akan meminimalisir konflik kepentingan, serta tidak terjadi lambannya pengisian jabatan kosong, usaha pembunuhan karakter antar SKPD, kemarahan yang memperburuk citra pimpinan atau kedaduhan di tengah masyarakat.
Persoalan Jamkesda menjadi bukti, penyelesaian masalah tata laksana pemerintahan lebih pada penyelesaian terhadap gejala permasalahan, bukan menyelesaikan akar persoalannya, sehingga kemungkinan muncul masalah serupa.
Perlu pendekatan yang lengkap dan menyeluruh, dari mulai persoalan data masyarakat miskin yang harus disepakati bersama, perubahan organisasi RSU yang profesional.
Juga menurut Dicky Chandra, pemanfaatan potensi ruang yang berbasis kearifan lokal belum tergali secara profesional, misalnya belum ada keberpihakan kepada sektor kelautan di wilayah Garut selatan, meski memiliki garis pantai terpanjang se Jawa Barat.
Belum terdapat juga pemanfaatan potensi wilayah Garut utara, sebagai satu-satunya jalur lintas ekternal yang dimiliki Kabupaten Garut.
Padahal hal tersebut berkaitan dengan disparitas wilayah, yang selalu menjadi isu pembangunan pada setiap tahun.
Tercatatnya Garut sebagai daerah rawan bencana pun, belum didukung kebijakan dalam perencanaan dan pembiayaan yang antisipatif, indikasinya belum ada kebijakan khusus perlindungan dan pemanfaatan hutan, atau kawasan konservasi ramah lingkungan dan berbasis masyarakat berkaitan dengan visi adil dalam budaya dan mandiri secara ekonomi.
Masih banyak permasalahan lain, mulai dari pasar tradisional yang belum mampu dibiayai oleh pemerintah (APBD, APBD Provinsi ataupun APBN), banyaknya infrastruktur dalam keadaan rusak, belum adanya pola pemanfaatan “Pedagang Kaki Lima” sebagai aset ekonomi daerah.
Peningkatan PAD di beberapa sektor, bantuan- bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, yang belum mampu diselaraskan dengan perencanaan pembangunan, yang sesuai dengan RPJMD, dan hal lainnya yang akan terminimalisir jika sistim perencanaan, pembiayaan dan kepegawaian dilakukan secara tepat.
Beberapa fenomena kebijakan pemerintahan daerah, mengandung reaksi dan kekecewaan publik yang besar, frequensi demontrasi yang dilakukan Mahasiswa, Ormas, LSM, OKP dan komponen masyarakat lainnya, mengarah pada tuntutan agar Bupati dan Wakil Bupati mundur dari jabatannya.
Sebenarnya, kata Duicky Chandra, tidak terlalu penting bagi dirinya tuntutan tersebut, hanya yang dikhawatirkan adalah tingkat kepercayaan publik terhadap pemimpin di Kabupaten Garut semakin memburuk, padahal kepercayaan publik modal utama bagi sukseskan pelaksanaan program-program pemerintah.
Kondisi tersebut, secara perlahan tapi pasti mengancam masa depan demokrasi di Kabupaten Garut khususnya, dan di Indonesia secara umum.
Penyebab utama macetnya pencapaian tujuan pemerintah daerah, tidak ada sinergitas kerja antara saya dengan bupati Garut, terutama dalam komunikasi dan pola kepemimpinan, meski dalam kesulitan ini saya berusaha tetap melakukan pekerjaan, yang menurut saya berguna sebagai Kabupaten Garut.
Baik yang sesuai dengan tugas-tugas Wabup, yang tertera dalam UU Nomor 32/2004 Psl.26 ayat (1), khususnya terkait dengan pelestarian budaya, kepemudaan, pemberdayaan perempuan serta pekerja lainnya , yang bersifat pengabdian di bidang pariwisata, UKM dan kelautan.
Pelaksanaan tugas tersebut, terdapat program-program yang dibiayai APBD Garut, namun atas dasar pengabdian dan usaha pembelajaran kreativitas di SKPD, saya melakukan beberapa kegiatan tanpa dibiayai APBD, sebagai contoh membuat gambar tiga dimensi Kampung Domba Indonesia.
Outputnya pembangunan infrastruktur, biayai APBD Provinsi, membuat gambar tiga diomensi ART Center Plus, outputnya bantuan provinsi untuk pembebasan lahan ART Center senilai Rp4 miliar, dan rencana pembangunan 2012.
Membuat iklan beras Sarinah Garut, Jeruk Garut, Budaya dan Pariwisata Garut dan beragam komoditi Unggulan Garut lainnya, di pelbagai sektor yang ditayangkan di media sosial berbasis internet dan memancing media televisi nasional untuk mempromosikannya di berbagai program.
Mengenalkan Garut dari sisi positip, hingga mampu meningkatkan gairah industri kreativity di kalangan muda pada sektor perfilman, meningkatklan gairah usaha di kalangan pengusaha kuliner dan mengundang beragam program televisi dalam bentuk sinetron dan film.
Membuat gambar dua dimensi toilet information center sebagai media promosi wisata dan pengembangan fungsi toilet, outputnya pembangunan dibiayai provinsi, membuat gambar tiga dimensi pelabuhan tangkap dan wisata bahari sebagai media pembukaan komunikasi dengan wisata dan Kementrian Kelautan dan Perikanan.
Outputnya bantuan kapal 30 GT dan informasi perencanaan pembiayaan pembangunan pelabuhan di tahun anggaran APBN 2012/2013, membuat gambar tiga dimensi “rest areal” di jalur Garut Utara sebagai perwujudan pemanfaatan Garut Utara, sebagai sentra informasi dan perdagangan.
Membuat CD sosialisasi potensi daerah, bencana dan pariwisata, dalam ranah pemberdayaan perempuan mencoba menggali dan memunculkan tokoh perempuan asal Garut, R.A Lasminingrat, yang diharapkan menjadi inspirasi, semangat berkarya dan kemandirian perempuan di Kabupaten Garut.
Dimana penelusuran buku-buku dan bukti sejarah, seminar dan program sosialisasi di 16 kecamatan telah terlaksana dengan pembiayaan dibantu pihak swasta, melaksanakann perlindungan dan pendampingan untuk korban-korban traficking, kekerasan dalam rumah tangga, thalassaemia, masyarakat berpenyakit langka yang secara aplikatif dilaksanakan istri Wabup Garut.
Melaksanakan pembinaan pemuda dalam beberapa bidang, khususnya sektor ekonomi kreatif sehingga mampu memunculkan beragam ekonomi kreatrif unggulan, mulai dari sovenir, produk makanan olahan yang dicetak, prestasi internasional dan sektor lainnya, yang ikut mengharumkan Nama Garut.
Serta beberapa lainnya, yang dilaksanakan atas dasar pengabdian dan kecintaan kepada Garut dan kepada masyarakatnya, serta beberapa langkah tersebut sesuai visi mewujudkan Garut mandiri dalam ekonomi, adil dalam budaya dan demokrasi dalam politik dengan berkah Alloh SWT.
Akan melahirkan konsep pembangunan empat sehat lima sempurna, yakni perlindungan alam dan pemanfaatan yang ramah lingkungan, penguatan sektor pertanian, pemanfaatan sektor kelautan secara optimal, peningkatan industri kreatif berbasis sumber daya alam dan perdagangan.
Sebagai peningkatan nilai tambah daerah serta menjadikan budaya dan pariwisata, sebagai etalase dan media promosi yang kemudian disentuh dengan penguatan infrastruktur mental melalui pendidikan karakter dan keagamaan.
Beragam tugas dan pengabdian yang saya lakukan, tidak akan mampu merubah Citra Garut menjadi lebih baik dan akan sulit untuk mendukung pencapaian targetan RPJMD, jika sektor perencanaan, pembiayaan dan pengolahan kepegawaian, masih belum didukung oleh ketegasan dan diorentasikan kepada kepentingan masyarakat.
Sata akui, saya dan bupati belum bisa memperbaiki pola komunikasi yang berakibat kepada terjadinya polarisasi di internal birokrasi, yang akan memperburuk keadaan, sayapun belum bisa meyakinkan bupati “seburuk apapun organisasi sangat tergantung dari pola kepemimpinan”.
Namun mungkin bupati memiliki pola sendiri, yang lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang tanpa saya ketahui, untuk itu atas dasar kesadaran dan khusnuhudon bupati memiliki perencanaan, yang baik untuk Garut.
Maka pada 5 September 2011, saya mengajukan berhenti atas permohonan sendiri yang ditujukan kepada rakyat melalui wakil rakyat yakni DPRD, demikian antara lain Dicky Chandra.(RED/JOHN)